Tampilkan postingan dengan label Berita Terbaru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Terbaru. Tampilkan semua postingan

Kamis, 21 Februari 2013

Posted by Unknown
No comments | 01.55


Gaji Gubernur Diusulkan Naik, Jokowi Merasa Sudah CukupKOMPAS.com/Indra AkuntonoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Kepala Camat Pondok Labu Said Ali (kiri) saat meninjau Kali Krukut, di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari kemungkinan adanya kenaikan gaji di kalangan kepala daerah. Ia enggan memikirkan hal itu dan merasa gajinya sudah lebih dari cukup.
"Wah, enggak tahulah. Enggak tahu, itu urusannya pemerintah pusat. Enggak ngerti saya," kata Jokowi di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).
Saat ditanya pendapatnya mengenai kenaikan gaji untuk mencegah terjadinya korupsi, mantan Wali Kota Surakarta ini mengaku tak memahaminya. Ia menolak memberi komentar karena merasa gajinya saat ini telah lebih dari cukup. Jokowi menegaskan bahwa saat ini ia lebih memilih untuk fokus bekerja.
"Apa hubungannya (naik gaji mencegah korupsi)? Tanyalah ke pemerintah pusat. Kalau saya enggakmikirin, kalau (gaji) saya ya lebih dari cukup. Saya juga makan enggak bisa gemuk," ujarnya dengan nada bercanda.
Saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai sudah saatnya gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dinaikkan. Presiden mengatakan, sudah delapan tahun gaji kepala daerah tidak mengalami kenaikan.
"Karena dalam jangkauan APBN kita, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar," kata Presiden.
"Tetapi ketika semua (pegawai sudah) dipikirkan, tidak keliru kalau bupati, wali kota, gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," ujarnya.
Berita terkait dapat dilihat dalam topik "Gebrakan Jokowi".
Editor :
Laksono Hari W

Senin, 07 Mei 2012

Posted by Unknown
No comments | 18.19

shutterstockIlustrasi
NEW YORK, KOMPAS.com — Harga minyak mentah jatuh ke posisi terendah dalam tiga bulan seiring dengan melemahnya euro terhadap dollar AS menyusul pemilihan umum Eropa yang dikhawatirkan akan mengganggu upaya penghematan anggaran.
Harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengantaran Juni merosot 55 sen atau 0,6 persen menjadi 97,94 dollar AS per barrel di Nymex, Senin (7/5/2012) waktu New York. Adapun minyak Brent untuk penetapan Juni turun tipis 2 sen menjadi 113,16 dollar AS per barrel di ICE Futures Europe exchange, London.
Euro melemah 1 persen terhadap dollar AS, yang merupakan level terendah sejak Januari. Euro sebelumnya  sempat turun 0,2 persen menjadi 1,306 dollar AS pada Senin pukul 15.48 waktu setempat.
Melemahnya euro terhadap mata uang AS memberikan sentimen negatif bagi minyak mentah sebagai sebuah investasi. Euro melemah menyusul terpilihnya Francois Hollande sebagai Presiden Perancis dan para pemilih di Yunani beralih ke partai anti-dana talangan. Francois menjadi orang sosialis pertama dalam 17 tahun terakhir yang akan memimpin perekonomian terbesar kedua di Eropa ini.
"Pemilihan umum telah memberikan sentimen negatif terhadap euro dan menguatnya dollar AS memberikan tekanan ke bawah pada minyak," tutur Kepala Penelitian Pasar Minyak Societe Generale SA, Mike Wittner, di New York, Senin waktu setempat.
Mike menyebutkan, hasil pemilu Perancis telah memberikan kondisi yang buruk bagi pasar minyak sekarang ini. Namun, kata dia, bisa saja pemimpin yang baru dari hasil pemilu akan melakukan langkah-langkah menuju pertumbuhan. Dengan begitu, harga minyak bisa kembali terangkat dalam waktu yang akan datang.
Posted by Unknown
No comments | 05.57
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Para pengunjuk rasa dari Komite aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi membentangkan spanduk dan poster foto Muhammad Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (29/2/2012). Mereka menuntut buronan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut segera ditangkap dan diproses secara hukum.
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Muhammad Nazaruddin untuk negosiasi terkait pemulangan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan, pihaknya tidak akan pernah berkompromi dengan seorang tersangka ataupun buron. "Kami tidak akan merespons tawaran Neneng atau Nazaruddin," kata Busyro di Jakarta, Senin (7/5/2012).
Pada 26 April 2012 lalu, kuasa hukum Nazaruddin mengirim surat kepada pimpinan KPK. Surat tersebut berisi permintaan audiensi Nazar dengan pimpinan KPK terkait pemulangan Neneng. Dalam surat tersebut, Nazaruddin meminta agar istrinya tidak ditangkap, tetapi dijemput KPK. Neneng adalah tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008.
Menurut Busyro, surat yang dikirim pengacara Nazaruddin atas nama Neneng itu cacat hukum. Surat tersebut, menurutnya, tidak dapat mewakili Neneng lantaran pengacara Nazaruddin bukanlah kuasa hukum Neneng. KPK belum menerima surat kuasa atas Elza Syarief, dan kawan-kawan sebagai pengacara Neneng.
"Surat itu diajukan oleh pengacaranya Nazaruddin. Tentu ini cacat hukum, kecuali Neneng memberikan kuasa ke pengacara Nazaruddin," kata Busyro.
Sampai saat ini, keberadaan Neneng tidak terlacak setelah Nazaruddin tertangkap di Cartagena, Kolombia, 7 Agustus 2011 lalu. Neneng dan Nazaruddin bertolak ke Singapura pada 23 Mei 2011. Nazaruddin divonis empat tahun sepuluh bulan dalam kasus suap wisma atlet SEA Games 2011.
Neneng dan Nazaruddin diduga memperoleh keuntungan Rp 2,2 miliar dari proyek PLTS. Proyek PLTS senilai Rp 8,9 miliar tersebut dimenangkan oleh PT Alfindo Nuratama benderanya yang dipakai oleh Nazaruddin dan Neneng. Dalam pengerjaan, proyek itu disubkontrakkan ke beberapa perusahaan lain. KPK menemukan kerugian negara sekitar Rp 3,8 miliar terkait proyek tersebut.

Kamis, 03 Mei 2012

Posted by Unknown
No comments | 20.39
JAKARTA, suaramerdeka.com - Anggota Komisi X sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI Angelina Sondakh kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penyidik KPK mulai mencecar Angie, sapaan Angelina terkait kasus di berbagai Universitas.
"Pertanyaan berikutnya masuk ke pokok, seperti pernahkah melakukan pembahasan kebijakan atau program atau kegiatan di Kemendiknas yang terkait dengan beberapa Universitas. Kira-kira delapan universitas," kata pengacara Angie, Teuku Nasrullah di Gedung KPK, Kamis (3/5).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Nasrullah mengatakan, kliennya menjawab draft rancangan proyek tersebut diajukan oleh pemerintah. "Proyek tersebut dalam rangka menjadikan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Recearche University dan dijawab pernah ada pembahasan itu," ujar Nasrullah.
Diketahui, Angie pun terlacak di proyek sejumlah Universitas. Membentang dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Selama ini KPK terus mendalami dugaan korupsi di sejumlah Universitas. Di antaranya dalam pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Negeri Jakarta. Kedua, pengadaan  peralatan laboratorium dan meubeler di Universitas Sriwijaya, Palembang.
Ketiga, pengadaan peralatan laboraturium pusat riset dan pengembangan bidang ilmu di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Keempat, pengadaan laboratorium di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Proyek kelima yakni pengadaan laboratorium di Universitas Malang.
Universitas lainnya Universitas Andalas, Padang, Universitas Sumatera Utara, Medan, Universitas Haluoleo di Sulawesi Tenggara, dan Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat.
Posted by Unknown
1 comment | 20.33

Bulan raksasa ini dapat dilihat di langit kita bertepatan dengan Hari Raya Waisak.


Fenomena Supermoon Di Jakarta pada 2011 (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
 
 
VIVAnews - Begitu banyak rahasia alam raya yang belum sanggup dikuak para ahli. Dari Black Hole --sebuah lubang raksasa gelap di alam raya yang bisa membantai bintang, planet yang mirip betul dengan bumi seperti Zarmina, hingga "partikel Tuhan" yang sudah bertahun-tahun diburu para ahli. Tapi banyak juga keajaiban alam yang bisa disaksikan dengan mata telanjang.
Salah satunya adalah fenomena bulan raksasa, supermoon, saat di mana kita bisa melihat bulan dalam ukuran raksasa. Pakar astronomi, Dr. Moedji Raharto memprediksi fenomena bulan raksasa itu akan hadir di langit Indonesia pada Minggu, 6 Mei 2012. Sementara, Amerika Serikat bisa melihat lebih awal pada 5 Mei 2012 seperti tertulis pada laman Space.com.

Bulan raksasa ini muncul bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak. "Bulan sudah purnama pada waktu itu," ujar Moedji saat diwawancarai Vivanews.com via telepon pada Kamis, 3 Mei 2012.

Anda dapat melihat supermoon dengan mata telanjang apabila tidak ada rintangan hujan. "Seharusnya Mei-Juni sudah musim kemarau. Tapi, sekarang anomali," ujar dosen Institut Teknologi Bandung ini.

Menurut Moedji, Anda bisa melihat supermoon selepas sore hingga menjelang pagi. Usai matahari terbenam, bulan terbit di langit Timur.

Menikmati bulan purnama raksasa ini bisa dilakukan pada tengah malam. Posisi bulan berada di atas kepala sehingga pandangan tidak akan terhalang bangunan dan gedung bertingkat.

Perayaan Waisak yang dilaksanakan pada terang bulan (purnama sidhi) akan mendapat suguhan spektakuler. (eh)

Selasa, 01 Mei 2012

Posted by Unknown
No comments | 19.24
JAKARTA, KOMPAS.com - DPR dan pemerintah harus mau merefleksi diri dan mencermati kembali potensi kesalahan teknis dalam pembuatan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah mesti menjadi peringatan penting bagi DPR dan pemerintah agar lebih teliti dan hati-hati dalam aspek teknis legislasi.
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya pada Selasa (1/5/2012), membatalkan pasal 116 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyebutkan adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal 83 tentang perbuatan curang yang menguntungkan peserta pemilihan umum kepala daerah. Namun pasal 83 sendiri memuat pengaturan menyangkut dana kampanye.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, Rabu (2/5/2012) pagi, menyebutkan, DPR dan Pemerintah sudah seharusnya melihat putusan MK ini bukan sekedar kewajiban MK mengabulkan permohonan judicial review UU 32/2004, namun juga menempatkannya sebagaiorongan untuk berefleksi dan mencermati kembali potensi kesalahan teknis.
"Kebutuhan untuk lebih teliti dan hati-hati diperlukan agar di kemudian hari, kejadian seperti ini atau kasus ayat tembakau, tidak terulang kembali," sebut Ronald.
Kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam setiap Pembicaraan Tingkat I harus diperkuat, agar tersedia kesempatan final reading yang ketat sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU. Begitu pula keberadaan peneliti P3DI dan Legislative Drafter yang ada pada Sekretariat Jenderal DPR, atau tim dari teknis dari pemerintah, perlu diberikan ruang pengecekan yang lebih memadai.
Dalam tataran yang lebih luas, ada kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja legislasi bukan hanya terfokus pada aspek kuantitas, yaitu mengukur antara capaian dan target Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tapi juga kualitas undang-undang. Salah satunya pada wilayah teknis perancangan undang-undang.

Blogger templates

Blogger news

About

Blogroll

Blogroll

AYO BELAJAR SABLON GRATIS DISINI BERSAMA INTAN ARI NUGROHO